Kosovo yang pada awalnya merupakan salah satu propinsi di negara Serbia dan dibawah kewenagan PBB mendeklarasikan diri menjadi salah satu negara merdeka pada tanggal 17 febuari 2008. Ibu kota negara Kosovo Priština ( Pristina ) dan dengan mayoritas masyarakat beragama Islam ( 90% dari jumlah penduduk ) yang merupakan penduduk dari etnis Albania yang menetap disana pada saat pemerintahan dinasti Turki Usmani.
Negara itu sendiri mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak dan ditentang oleh Serbia yang bersikeras menolak pengakuan terhadap negara tersebut. Serbia pun di dukung oleh Rusia dan RRC yang sama-sama menolak pengakuan atas kemerdekaan Kosovo sedangkan sepertiga dari negara Eropa dan Amerika serikat telah lebih dahulu mendukung kemerdekaan Kosovo dan total seluruh negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo berjumlah 99 negara sampai sekarang ini. Di ASEAN sendiri Indonesia kalah dalam hal mengakui kemerdekaan Kosovo dari Malaysia dan Brunai Darussalam padahal seperti diketahui bahwa Kosovo itu sendiri mayoritas penduduknya adalah muslim.
Indonesia sendiri telah mandapat banyak desakan dari beberapa pihak untuk mengakui kemerdekaan Kosovo. Menurut Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq, lambannya sikap pemerintah ini terkait prinsip politik luar negeri Indonesia "zero enemies million friends". Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, Indonesia khawatir dukungan yang diberikan kepada Kosovo akan mencerminkan sikap pengakuan terhadap tindakan separatisme.
"Pemerintah khawatir apabila Indonesia memberikan pengakuan terhadap Kosovo maka akan ada reaksi balik dari negara lain yang akan mendukung aksi separatisme di negeri ini," ujar Mahfudz saat menjadi pembicara dalam forum diskusi publik di markas PP Muhammadiyah, Menteng, Kamis 16 Mei 2013.
"Dengan mengakui kemerdekaan Kosovo tidak akan menimbulkan serangan balik kok ke Indonesia. Lagipula badan pengadilan internasional (ICJ) telah mengakui kemerdekaan Kosovo. Jadi apalagi yang mau ditunggu?" ujarnya.
Dia mengaku pernah ditanya oleh diplomat Kosovo perihal sikap Indonesia ini. Namun dia menegaskan kepada para diplomat itu bahwa itu hanya merupakan sikap pemerintah."Rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Kosovo. Tapi kalau konteks permasalahannya seperti ini kan pengakuan yang dibutuhkan adalah dari pemerintah dan bukan dari rakyatnya saja."
Kemudian Hidayat Nur Wahid yang pernah menjadi ketua MPR mengatakan, "Padahal kemerdekaan Sudan Selatan dan naiknya rezim baru di Libya pada tahun 2011 dengan mudah diakui Indonesia. Lalu kenapa untuk Kosovo dipersulit?" tanya Hidayat pada sebuah forum.
Dan pada forum yang sama duta besar Serbia menegaskan bahwa Kosovo masih menjadi wilayah negara mereka namun diketahui bahwa di Brussel telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak tidak akan mengganggu niat masing- masing pihak untuk menjadi anggota Uni Eropa.
Demokrasi di negara tersebut sendiri sudah berjalan seperti yang dikatakan Ketua Muhammadiyah Din Syamsudin,"Kosovo memang negara demokrasi. Presidennya bahkan seorang perempuan".
Sekarang ini kita hanya menunggu saja bagaimana respon pemerintah atas desakan tersebut apakah di tanggapi atau tidak, dan semoga saja pemerintah mendukung kemerdekaan Negara kosovo.
